Kepanjangan KPK Adalah: Arti dan Penjelasan (Lengkap)

Tahukah kamu apa kepanjangan KPK? Siapa sih yang tidak kenal KPK, semua orang Indonesia pasti mengetahui lembaga negara ini. Apalagi, akhir-akhir ini KPK semakin sering disebut di media akibat adanya revisi UU KPK. Seluruh Indonesia menjadi heboh, terjadi pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa revisi tersebut memperlemah KPK (kontra revisi), tetapi ada juga yang sebaliknya menganggap revisi tersebut memperkuat KPK (pro revisi).

KPK

Meskipun KPK telah sering disebut di media, sudahkah kamu tahu apa kepanjangannya? Sebenarnya, tidak sulit untuk mengetahui kepanjangan KPK. Biasanya, media menulis atau menyebut lengkap kepanjangan dari lembaga ini.

Namun, jika memang kamu belum tahu apa kepanjangan KPK, maka baca artikel ini sampai tuntas. Kami akan menguraikan tentang kepanjangan, arti, dan penjelasan lengkap seputar KPK. Semoga setelah membaca uraian ini, pengetahuan pembaca tentang KPK semakin bertambah.

Baca Juga:

• Kepanjangan PKWT
• Kepanjangan PKK

Yuk, berikut ini pembahasannya...

Kepanjangan KPK

KPK adalah nama lembaga negara yang memiliki kepanjangan "Komisi Pemberantasan Korupsi". Jadi, KPK adalah singkatan dari sebuah lembaga negara yang membidangi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang menindak semua pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi. 

Pengertian KPK Adalah

Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Alasan pembentukan KPK adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 1 Ayat 33 UU No. 30 tahun 2002, dijelaskan bahawa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan KPK

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pembentukan KPK adalah lembaga pemerintah yang ada, belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi.

Tugas KPK

Tugas KPK diuraikan dengan lengkap di Pasal 6 dalam UU tersebut, yang pada intinya bertugas dalam bidang pemberantasan korupsi, mulai dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring. Tugas KPK ada lima sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6, antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Jenis korupsi yang ditangani oleh KPK adalah korupsi yang merugikan negara paling sedikit 1 miliar, serta melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat dan penyelenggara negara tersebut. Selain itu, KPK juga menangani korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat.

Wewenang KPK

Kewenangan KPK di atur dalam Pasal 7, 8, 11, 12, 13, 14 UU No. 30 tahun 2002. Kewenangan KPK dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 
6. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. 
7. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
8. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
9. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
10. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
11. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
12. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
13. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
14. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa 
15. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri 
16. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
17. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
18. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
19. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
20. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
21. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
22. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
23. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah
24. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
25. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Asas KPK

Dalam melaksanakan seluruh tugas dan wewenang di atas, KPK berpegang kepada 5 asas, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Asas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan umum
5. Proporsionalitas.

Kewajiban KPK

Selain tugas dan wewenang, KPK juga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal tersebut, kewajiban KPK antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan
4. Menegakkan sumpah jabatan
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas KPK

Catatan: Artikel ini akan direvisi apabila UU KPK hasil revisi 2021 telah resmi berlaku.

Demikianlah penjelasan tentang Kepanjangan KPK. Bagikan materi ini agar orang lain juga bisa membacanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi